Senin, 18 Mei 2026
Beranda / /

  • Aceh Dinilai Butuh Kantor LPSK: Dari Klaim Legislator ke Seruan Aktivis HAM
    Parlemenkita | 5 bulan lalu
    Aceh Dinilai Butuh Kantor LPSK: Dari Klaim Legislator ke Seruan Aktivis HAM

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub, mendorong pendirian kantor penghubung atau perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Aceh pada 2026. Dorongan itu mendapat sambutan sekaligus kritik konstruktif dari organisasi masyarakat sipil: Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, menilai inisiatif tersebut bukan sekadar administrasi, melainkan kebutuhan struktural yang mendesak.

  • Aktivis HAM Gugat Jokowi Terkait Pengangkatan Sekda Aceh
    Nasional | 1 tahun lalu
    Aktivis HAM Gugat Jokowi Terkait Pengangkatan Sekda Aceh

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dua aktivis advokasi hukum dan HAM dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Yuni Eko Hariatnya atau Haji Embong dan Yudhistira Maulana, mengajukan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Jumat, 2 Agustus 2024. Gugatan tersebut terkait penunjukan Bustami sebagai Sekretaris Daerah Aceh yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • Praktik Mafia Tanah Masih Merajalela, Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Kelola Birokrasi
    Aceh | 4 tahun lalu
    Praktik Mafia Tanah Masih Merajalela, Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Kelola Birokrasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Permasalahan konflik, sengketa dan perkara pertanahan di Indonesia yang setiap tahun tidak selesai bahkan cenderung meningkat. Salah satu permasalahan pertanahan yang tidak segera selesai adalah mafia tanah. Sampai dengan 2020, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menangani kurang lebih 248 kasus mafia pertanahan.